Akuntansi Internasional

PERBANDINGAN SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA ASEAN ( INDONESIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, DAN BRUNEI DARUSSALAM

Sistem dan Standar Akuntansi pada Negara-negara ASEAN

Disetiap negara pasti memiliki Standar maupun Sistem Akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan falsafah di masing-masing negara seperti, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut.
Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15 dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping (sistem pembukuan berpasangan) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Berikut ini sistem akuntansi pada negara-negara ASEAN :

• Indonesia

Berdasarkan sejarah, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi, ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi AS. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP AS pada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan. Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu. Tetapi krisis finansial asia membuat negara ini menuju ke arah kemiskinan. Sejak krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik. Yang menghasilkan perubahan substansial dan merubah drajat kemakmuran seperti sebelum krisis. Pada tahun 1994, komite standar akuntansi keuangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI, sekarang DSAK bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi indonesia dengan IFRS.

• Thailand

Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi atau penjajahan.

Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika.

Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya.

Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015.

Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik

• Malaysia

Meskipun Malaysia telah berjuang dalam sejarah, negara ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat . Lebih jauh lagi, tingkat kemakmuran malaysia telah meningkat secara pesat. Prospek beberapa tahun ke depan pun amat menjanjikan dengan antisipasi pertumbuhan dalam GDP, Konsumsi pribadi dan investasi pribadi.

Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act, yang dibuat oleh Fiancial Reporting Foundation (FRF)/ Badan pelaporan keuangan dan  Malaysian Accounting Standart Board (MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar  yang representatif dengan pengguna, pembuat kebijakan, dan akuntan.

Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu:

- MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta - Standar Pelaporan Keuangan (FRSs); dan

- MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta - Badan Standar Pelaporan Swasta (PERSs).

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan Pelaporan Keuangan, yang mengawasi operasi MASB, dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka untuk konvergensi penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1 Januari 2012. Staf MASB telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan waktu adopsi sementara dari SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. entitas Swasta yang menerapkan PERSs akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB memutuskan sebaliknya.

• Singapura

Standar akuntansi dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2003 harus memenuhi SFR.

Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berhubungan

Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005. 

• Vietnam

Globalisasi  membawa  pengaruh  mendasar  pada  pergerakan  informasi dan  perpindahan modal. Multi  National  Corporation  (MNC)  beroperasi  di       berbagai  negara  dengan  berbagai macam standar  pelaporan  keuangan.        Sementara  itu  dalam  pengambilan  keputusan  investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS  (International Financial Reporting Standards)  menjawab  tantangan  bagaimana  pelaporan keuangan  harus  dilakukan. Arus  besar dunia  sekarang  ini  sedang  menuju  ke  dalam  satu  standar  pelaporan.  Satu  per  satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS. Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Adopsi    penuh   standar  akuntansi   internasional    adalah mengadopsi    standar akuntansi  internasional   secara   penuh   tanpa   adanya   perubahan-perubahan untuk diterapkan     di   suatu   negara.   Adopsi    dan    implementasi    standar     akuntansi internasional    (IAS)  yang    sekarang   menjadi  International     Financial   Reporting Standard (IFRS)  bukanlah     suatu   yang   mudah.

Pengadopsian IFRS oleh Vietnam dipengaruhi Oleh :

1. Tingkat Pendidikan

2. Keberadaan Pasar Modal

3. Perekonomian yang terbuka untuk diakses oleh Investor Asing

4. Negara dengan Mekanisme Perlindungan Investor yang Lemah

5. Pertumbuhan Ekonomi

6. Kualitas Regulator

7. Keberadaan Standar Akuntansi Lokal

8. Faktor Irasional lain  

• Brunei Darussalam

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010. Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.