MEMBANDINGKAN SAK ETAP DAN SAP

MEMBANDINGKAN SAK ETAP DAN SAP

Isti Hadisti Oktaviani ( 24213561)

Mirda Pohan ( 25213503 )

SAK-ETAP

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP

Manfaat SAK ETAP

Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menangah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

Manfaat lain dari SAK ETAP antara lain :

1. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana
2. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan
3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi  di Indonesia serta dibuat lebih ringkas
4. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK-IFRS
5. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS

SAP

SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :

1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
 5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
7. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
8. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
10. Finalisasi Standar

Jadi SAP disusun hanya untuk instalasi kepemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi, parisipaso dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

PERBEDAAN ANTARA SAP DAN SAK

Terdapat perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintah dan Atandar Akuntansi Keuangan sebagai berikut:

1. Perbedaan SAK dan SAP, SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham.

2. Perbedaan SAK dengan SAP, SAK menggunakan basis akrual sedangkan SAP menggunakan basis kas menuju akrual.

contohnya :

A. Pengakuan pendapatan, dalam laporan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) versi SAK seluruh pendapatan yang secara akrual telah terjadi pasti akan dilaporkan, namun dalam laporan keuangan versi SAP hanya pendapatan yang telah diterima kasnya saja yang akan dilaporkan.

B. Penyusutan aset tetap, SAK mewajibkan dilakukan perhitungan penyusutan akan tetapi SAP justru tidak menghitung penyusutan tersebut.

3. Perbedaaan antara SAP dan SAK juga terletak pada komponen laporan keuangannya. Yang berbeda dari SAP adalah tidak adanya laporan rugi/laba dalam Pemerintahan dikenal dengan laporan kinerja keuangan (surplus/defisit). Laporan ini mengukur keberhasilan operasi entitas selama periode tertentu. Keberhasilan digambarkan dari kemampuan entitas dalam menciptakanan surplus. Surplus terjadi bila total pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan defisit bila total pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Informasi dari laporan surplus/defisit sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan mengenai profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit.

SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham. Namun, setidaknya, kita dapat melihat sejauh mana kedua standar tersebut memenuhi pertanggung jawabannya masing-masing penggunanya. Pada KKAP ruang lingkupnya meliputi:

a.       tujuan kerangka konseptual;

b.      lingkungan akuntansi pemerintahan;

c.       pengguna kebutuhan informasi para pengguna;

d.      entitas pelaporan;

e.       peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;

f.       asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan

g.      definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. (KKAP Paragraf 4) Sementara pada KDPP-LK, ruang lingkupnya meliputi:

-          tujuan laporan keuangan;

-          karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;

-          definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan

-          konsep modal serta pemeliharaan modal. (KDPP-LK, paragraf 05).

Analisis Komparasi Kerangka Konseptual SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

SAK

Pengertian Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan.

SAP

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan SAK

Sebagai acuan bagi: Komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya, penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, auditor, dalam memberikan pendapat mengena iapakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku umum, serta para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Tujuan SAP

Sebagai acuan bagi: Penyusun standar, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, serta para pengguna laporan keuangan.

Ruang Lingkup SAK

Ruang Lingkup Kerangka konseptual ini membahas: Tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaatin formasi dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan konsep modal  serta pemeliharaan modal.

Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum . Laporan keuangan disusun dan disajikan  sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa diantara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk  memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan .Namun demikian banyak pemakai sangat bergantung  pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan  dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.

Ruang Lingkup SAP

Kerangka konseptual ini membahas: Tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, pengguna dan kebutuhan informasi parapengguna, entitas akuntansi danentitas pelaporan, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hokum, asumsi dasar  karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pengguna Laporan Keuangan SAK

Investor, Karyawan, Pemberi pinjaman, Pemasok dam kreditur usaha lainnya, Pelanggan, Pemerintah serta Masyarakat.

Pengguna Laporan Keuangan SAP

Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan lembaga pengawas, Pihak yang memberiatau berperan dalam proses donasi,investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

Tujuan Laporan Keuangan SAK

Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan SAP

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Komponen Laporan Keuangan SAK :

Neraca Laporan Arus Kas Laporan Laba/Rugi Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen Laporan Keuangan SAP :

Neraca Laporan Arus Kas (hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan: Bendahara UmumNegara/Daerah) Realisasi APBN/APBD Catatan atas Laporan Keuangan Laporan tambahan: Laporan Kinerja Keuangan (Berbasis Akrual), Laporan perubahan ekuitas.

Asumsi Dasar SAK

Dasar Aktual dan Kelangsungan Usaha.

Asumsi Dasar SAP

Asumsi Kemandirian Entitas, Asumsi Kesinambungan Entitas Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement).

Perbedaan SAK dan SAP berikutnya yaitu pada poin ruang lingkup-nya:

Poin Ruang Lingkup SAK :

1.      tujuan laporan keuangan

2.      karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan

3.      defenisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

4.      konsep modal serta pemeliharaan modal

Poin Ruang Lingkup SAP :

1.      tujuan kerangka konseptual

2.      lingkungan akuntansi pemerintahan

3.      pengguna kebutuhan informasi parapengguna

4.      entitas pelaporan

5.      peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum

6.      asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip,serta kendala informas iakuntansi

7.      defenisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

Sumber :

http://rizkimulia06.blogspot.co.id/ 

Akuntansi Internasional

PERBANDINGAN SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA ASEAN ( INDONESIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, DAN BRUNEI DARUSSALAM

Sistem dan Standar Akuntansi pada Negara-negara ASEAN

Disetiap negara pasti memiliki Standar maupun Sistem Akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan falsafah di masing-masing negara seperti, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut.
Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15 dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping (sistem pembukuan berpasangan) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Berikut ini sistem akuntansi pada negara-negara ASEAN :

• Indonesia

Berdasarkan sejarah, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi, ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi AS. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP AS pada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan. Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu. Tetapi krisis finansial asia membuat negara ini menuju ke arah kemiskinan. Sejak krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik. Yang menghasilkan perubahan substansial dan merubah drajat kemakmuran seperti sebelum krisis. Pada tahun 1994, komite standar akuntansi keuangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI, sekarang DSAK bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi indonesia dengan IFRS.

• Thailand

Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi atau penjajahan.

Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika.

Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya.

Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015.

Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik

• Malaysia

Meskipun Malaysia telah berjuang dalam sejarah, negara ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat . Lebih jauh lagi, tingkat kemakmuran malaysia telah meningkat secara pesat. Prospek beberapa tahun ke depan pun amat menjanjikan dengan antisipasi pertumbuhan dalam GDP, Konsumsi pribadi dan investasi pribadi.

Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act, yang dibuat oleh Fiancial Reporting Foundation (FRF)/ Badan pelaporan keuangan dan  Malaysian Accounting Standart Board (MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar  yang representatif dengan pengguna, pembuat kebijakan, dan akuntan.

Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu:

- MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta - Standar Pelaporan Keuangan (FRSs); dan

- MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta - Badan Standar Pelaporan Swasta (PERSs).

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan Pelaporan Keuangan, yang mengawasi operasi MASB, dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka untuk konvergensi penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1 Januari 2012. Staf MASB telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan waktu adopsi sementara dari SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. entitas Swasta yang menerapkan PERSs akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB memutuskan sebaliknya.

• Singapura

Standar akuntansi dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2003 harus memenuhi SFR.

Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berhubungan

Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005. 

• Vietnam

Globalisasi  membawa  pengaruh  mendasar  pada  pergerakan  informasi dan  perpindahan modal. Multi  National  Corporation  (MNC)  beroperasi  di       berbagai  negara  dengan  berbagai macam standar  pelaporan  keuangan.        Sementara  itu  dalam  pengambilan  keputusan  investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS  (International Financial Reporting Standards)  menjawab  tantangan  bagaimana  pelaporan keuangan  harus  dilakukan. Arus  besar dunia  sekarang  ini  sedang  menuju  ke  dalam  satu  standar  pelaporan.  Satu  per  satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS. Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Adopsi    penuh   standar  akuntansi   internasional    adalah mengadopsi    standar akuntansi  internasional   secara   penuh   tanpa   adanya   perubahan-perubahan untuk diterapkan     di   suatu   negara.   Adopsi    dan    implementasi    standar     akuntansi internasional    (IAS)  yang    sekarang   menjadi  International     Financial   Reporting Standard (IFRS)  bukanlah     suatu   yang   mudah.

Pengadopsian IFRS oleh Vietnam dipengaruhi Oleh :

1. Tingkat Pendidikan

2. Keberadaan Pasar Modal

3. Perekonomian yang terbuka untuk diakses oleh Investor Asing

4. Negara dengan Mekanisme Perlindungan Investor yang Lemah

5. Pertumbuhan Ekonomi

6. Kualitas Regulator

7. Keberadaan Standar Akuntansi Lokal

8. Faktor Irasional lain  

• Brunei Darussalam

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010. Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.